Transfer Pricing: Suatu Pemahaman Awal

Artikel ini telah dimuat di Majalah dwimingguan Indonesian Tax Review, volume V/Edisi 18/2012 halaman 36-47

Permasalahan transfer pricing dalam konteks prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, tidak dapat selalu dikaitkan dengan kejahatan perpajakan (tax fraud) atau penghindaran pajak (tax avoidance), walaupun bisa ‘dimanfaatkan’ untuk tujuan demikian. Permasalahan transfer pricing sejatinya berupaya mencermati transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan berupaya mencari cara untuk mencegah munculnya distorsi atas pendapatan pajak dari transaksi yang dilakukan pihak-pihak tersebut.

Oleh:
Sukarnen Suwanto

Permasalahan penetapan atau penentuan harga transfer (transfer pricing) awalnya diangkat di Pasal 9 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital tahun 2010 . Dalam klausul ini, isu transfer pricing dikaitkan langsung dengan transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak terasosiasi .

Sementara, peraturan perpajakan di Indonesia mengaitkan transfer pricing dengan transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi-transaksi tersebut menimbulkan hubungan komersial atau keuangan antara pihak-pihak terkait. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai “penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Penjelasan mengenai hubungan istimewa dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, diatur di dua pasal pada dua Undang-Undang pajak terkait. Pertama, di Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Berikut ini petikannya:

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

  • Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  • Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  • Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Kedua, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut ini petikannya:

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila:

  • Dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau
  • Pengusaha yang satu menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada Pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

Bandingkan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi . Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

  • Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut:
  • Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  • Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  • Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
  • Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut;
  • Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  • Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  • Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  • Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  • Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
  • Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
  • Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Sementara, paragraf 11 PSAK 7 (revisi 2010) menyebutkan bahwa pihak-pihak berikut bukan sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

  • Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain.
  • Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
  • (i) penyandang dana,

(ii) serikat dagang,

(iii) entitas pelayanan publik, dan

(iv) departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

  • Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (franchise), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Yang menarik tentunya, apakah pihak-pihak di atas yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK, dapat pula tidak diakui dalam konteks pajak?

Hubungan Istimewa dalam Bingkai OECD Tax Convention

Seperti telah disebutkan di atas, transfer pricing adalah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Siapakah yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks transfer pricing menurut OECD?

Dalam Pasal 9.1 OECD Tax Convention selengkapnya disebutkan bahwa suatu pihak disebut mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lainnya dalam konteks transfer pricing apabila:

“Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,”

Pasal 3 ayat (1d) OECD Tax Convention menjelaskan bahwa:

The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

Dari bacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa tersebut dikaitkan dengan adanya keterlibatan baik langsung atau tidak langsung, suatu perusahaan atau individual (atau kelompok individual) dalam manajemen, pengendalian atau permodalan pada pihak lainnya , dan pihak-pihak tersebut merupakan penduduk dari negara yang berbeda. Namun tentunya, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh atau seberapa besar derajat keterlibatan suatu pihak dalam manajemen, pengendalian atau permodalan pada pihak lainnya?

Ayat (1) Bagian Komentari Artikel 9 OECD Tax Convention (hal. 181) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah:

  • antara perusahaan induk dengan perusahaan anak (parent and subsidiary companies), dan
  • antar pihak-pihak yang berada dalam pengendalian bersama (companies under common control) .

Tentunya, Pasal 9 ayat (1) di atas dari OECD Tax Convention tidak berhenti hanya pada definisi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (associated enterprises), tapi lebih jauh menyebutkan bahwa:

… and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Jadi, dapat ditengarai bahwa karena transaksi-transaksi yang menimbulkan hubungan komersial atau keuangan terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka besar kemungkinan ada kondisi-kondisi yang tidak didapatkan pada transaksi lainnya kalau transaksi tersebut terjadi antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Jadi, adanya hubungan istimewa tersebut patut diduga akan memengaruhi kondisi-kondisi yang terkandung dalam transaksi tersebut. Tidak dijelaskan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan kondisi-kondisi tersebut, namun kalimat dalam paragraf di atas menyiratkan bahwa kondisi tersebut bagaimanapun ujung-ujungnya akan mempengaruhi laba (profits) yang dibukukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, terlepas apakah laba tersebut dibukukan pada tahun terjadinya transaksi atau pada tahun-tahun berikutnya sesudah terjadinya transaksi. Yang ditekankan bahwa kondisi tersebut memengaruhi jumlah laba pada akhirnya (catatan: menurut penulis, tentunya yang dimaksudkan adalah penghasilan kena pajak), di mana bisa saja pada awalnya ia memengaruhi laba melalui penentuan harga jual atau nilai penggantian, tingkat bunga yang dibebankan, tarif royalti, dan sebagainya .

Bagian komentari atas Artikel 9 menyebutkan bahwa kehadiran Artikel 9 OECD Tax Convention (hal. 181) adalah terkait dapat dilakukannya, untuk tujuan perpajakan, penyesuaian atas laba yang telah diakui oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut di mana laba tersebut timbul dari transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, suatu tingkat laba yang tidak terjadi atau yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length terms) .

Namanya laba tentunya timbul dari suatu transaksi, dan transaksi apa-apa saja yang dicakup dalam paragraf di atas, tentunya tidak bisa terlepas dari isi Bab III “Taxation of Income” dan Bab IV “Taxation of Capital” dari OECD Tax Convention, yang mencakup antara lain laba dari properti tidak bergerak (artikel 6), laba usaha (artikel 7), bunga (artikel 11), royalti (artikel 12), laba dari penjualan aset (artikel 13), dan laba dari hubungan kerja (artikel 15).

Ruang Lingkup Pengaturan Transfer Pricing

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 , memerinci transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana transaksi-transaksi ini dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sejumlah transaksi tersebut antara lain:

  • Penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
  • Sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud;
  • Penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;
  • Alokasi biaya; dan
  • Penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

Dalam perkembangan selanjutnya, PER-43/PJ/2010 diubah dengan PER-32/PJ/2011. Di Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011 justru sudah tidak lagi memberikan rincian transaksi-transaksi apa saja yang dimaksudkan dalam konteks transfer pricing. Bunyi Pasal 2 ayat (2) di atas diubah menjadi:

Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

  • perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
  • perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
  • transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Dirjen Pajak tampaknya hanya melihat pada transaksi-transaksi di mana terdapat motivasi untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak, sesuatu yang justru tidak disebutkan dalam Artikel 9 dari 2010 OECD Tax Convention. Artikel 9 dari OECD Tax Convention justru lebih menekankan adanya kondisi-kondisi dalam hubungan komersial atau keuangan yang timbul dari transaksi di mana adanya hubungan istimewa mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut, kondisi-kondisi mana tidak akan ada kalau tidak ada hubungan istimewa tersebut, ini pun dengan catatan bahwa kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi laba dari salah satu atau kedua belah pihak, yang menjadi objek pemajakan oleh otoritas perpajakan masing-masing negara. Jadi titik beratnya, apakah transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terlepas apakah ada perbedaan tarif pajak atau tidak antar negara.

OECD justru berpendapat bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tidak hanya digunakan pada transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terjadi di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Adanya perbedaan tarif pajak dengan tarif pajak pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat dianggap sebagai bagian dari penilaian resiko yang akan dilakukan oleh pihak otoritas perpajakan pada saat memutuskan kasus pajak mana yang akan diperiksa, dan bukan sebagai suatu unsur yang akan mengakibatkan penerapan berbeda dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha . Di samping itu, konsep transfer pricing sendiri bersifat netral, sehingga dalam penerapannya juga tentunya bersifat netral .

Lebih lanjut, Artikel 9 ayat (2) OECD Tax Convention (hal. 28) menyebutkan bahwa:

Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Dalam konteks Artikel 9 ayat (2) di atas inilah diperlukan metodologi bagaimana melakukan identifikasi dan menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (yang umum dikenal sebagai “controlled transactions”) tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan kalau memang telah terjadi transaksi demikian, maka bagaimana melakukan penyesuaian atas laba yang timbul dari transaksi tersebut.

Dari paragraf di atas, dapat diketahui bahwa untuk menentukan suatu transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak, maka prinsip Arm’s Length menjadi krusial. Dengan kata lain, prinsip Arm’s Length menjadi jangkar (anchor) dari keseluruhan isu transfer pricing. Bab 1 TPG khusus didedikasikan untuk pembahasan prinsip Arm’s Length, suatu standar transfer pricing internasional yang memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota OECD untuk dipergunakan untuk tujuan perpajakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan aparatur perpajakan (paragraf 1.1 TPG) .

Transfer Pricing = Tax Fraud?

Apabila dibaca kembali Artikel 9 dari OECD Tax Convention, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan transfer pricing dalam konteks prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, tidak dapat selalu dikaitkan dengan kejahatan perpajakan (tax fraud) atau penghindaran pajak (tax avoidance) , walaupun memang bisa saja kebijakan transfer pricing ‘dimanfaatkan’ untuk tujuan demikian. Menurut penulis, juga tidak tepat, apabila kebijakan transfer pricing hanya dikaitkan dengan pemanfaatan perbedaan tarif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PER-32/PJ/2011.

Isu transfer pricing hanya terkait kalau kondisi-kondisi tersebut dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak mencerminkan kekuatan pasar (dan dengan demikian tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha). TITIK. Terlepas apapun motivasinya, dan apakah objek yang dibicarakan sesuai atau sejalan dengan pemahaman akuntan, penilai, dan lain-lain.

TPG mengambil pemahaman bahwa apabila transfer pricing tidak mencerminkan kekuatan pasar (dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha), maka utang pajak dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dan pendapatan pajak dari negara-negara tuan rumah perusahaan-perusahaan tersebut akan dapat terdistorsi. Oleh karena itulah, untuk tujuan perpajakan, laba dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat disesuaikan guna mengoreksi distorsi apapun dan memastikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat dipenuhi (paragraf 1.3 TPG). Di sini, pihak otoritas perpajakan dimungkinkan untuk melakukan koreksi, atau dalam Komentari Artikel 9 dari OECD Tax Convention (hal. 181 dan 182), menggunakan kata “re-writing of the accounts of associated enterprises” (terjemahan lepas: menulis kembali akun-akun dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa). Dengan kata lain, penyesuaian atau “re-writing” tersebut tidak diperbolehkan kalau transaksi-transaksi antara perusahaan-perusahaan tersebut telah terjadi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha .

Distorsi yang dimaksud di atas tentunya datang dari berbagai faktor, mengingat level operasional suatu perusahaan multinasional adalah sedemikian kompleks, sehingga pertimbangan pajak hanya akan menjadi salah satu faktor di dalamnya .

TPG paragraf 1.4 mengakui adanya faktor-faktor di luar pertimbangan pajak yang mungkin saja memberikan kontribusi [signifikan] terhadap timbulnya distorsi tersebut, faktor regulasi pemerintah terkait penentuan nilai ekspor-impor (customs valuations), bea anti-dumping, dan bahkan kontrol atas mata uang dan harga, maupun yang bersifat non-pemerintah, yaitu yang datang dari kebutuhan arus kas setiap perusahaan yang tergabung dalam suatu kelompok usaha multinasional, yang tentunya beroperasi di berbagai negara, termasuk juga kalau perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik yang tentunya dituntut menunjukkan kinerja laba yang tinggi. Namun tampaknya, TPG tidak membedakan dari mana datangnya distorsi tersebut dan dampaknya terhadap kondisi dalam hubungan komersial atau keuangan untuk transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang penting, sudah terjadi distorsi yang mempengaruhi transfer pricing dan ujung-ujungnya memengaruhi (baca: mendistorsi) laba dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Berarti di sini ada 2 (dua) isu yang dapat dibicarakan:

  • Bagaimana mengetahui atau mengidentifikasi kondisi dari suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang mengakibatkan atau dapat disimpulkan telah terjadi distorsi atas laba yang diakui dan dilaporkan oleh masing-masing perusahaan?
  • Bagaimana penyesuaian [atas laba yang terdistorsi tersebut] selayaknya dilakukan?

Paragraf 1.6 dari TPG berusaha menjawab pertanyaan pertama di atas.

By seeking to adjust profits by reference to the conditions which would have obtained between independent enterprises in comparable transactions and comparable circumstances (i.e. in “comparable uncontrolled transactions”), the arm’s length principle follows the approach of treating the members of an MNE group as operating as separate entities rather than as inseparable parts of a single unified business. Because the separate entity approach treats the members of an MNE group as if they were independent entities, attention is focused on the nature of the transactions between those members and on whether the conditions thereof differ from the conditions that would be obtained in comparable uncontrolled transactions. Such an analysis of the controlled and uncontrolled transactions, which is referred to as a “comparability analysis”, is at the heart of the application of the arm’s length principle.

Jadi, untuk mengetahui atau mengidentifikasi kondisi dari suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang mengakibatkan atau dapat disimpulkan telah terjadi distorsi atas laba yang diakui dan dilaporkan oleh masing-masing perusahaan, OECD menjadikan analisis kesebandingan sebagai jangkar dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tersebut.

Hal di atas sejalan dengan Pasal 1 nomor 7 dari PER-32/PJ/2011 yang mendefinisikan analisis kesebandingan sebagai:

Analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Dalam konteks identifikasi atas perbedaan kondisi tersebut kemudian dikembangkan berbagai pendekatan dan metode yang dikenal saat ini, mencakup antara lain:

  • Derajat kesebandingan ditentukan berdasarkan atribut transaksi atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi harga atau laba dan penyesuaian yang diperlukan untuk perbedaan yang ada. Atribut ini dikenal sebagai lima faktor kesebandingan (lihat PER-43/PJ/2010 Pasal 5 ayat (1) atau TPG hal. 43-51):
  • Karekteristik barang/harga berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa;
  • Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
  • Ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;
  • Keadaan ekonomi; dan
  • Strategi usaha.

Secara singkat, dapat dikatakan ini merupakan analisa untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan dalam Fungsi, Aset dan Resiko.

  • Analisa data pembanding internal dan eksternal.

Sebagai contoh, dalam konteks penerapan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable uncontrolled price/CUP), perbedaan data pembanding internal dan eksternal diilustrasikan di box 1 .

Ilustrasi di box 1 terkait dengan penjualan kendaraan mobil antara Perusahaan 1, produsen kendaraan mobil di negara 1, dan Perusahaan 2, importir kendaraan mobil di negara 2, yang kemudian menjualnya ke para distributor kendaraan di negara 2. Perusahaan 1 adalah entitas induk dari Perusahaan 2.

Dalam penerapan metode CUP untuk menguji apakah harga yang dikenakan untuk penjualan kendaraan antara Perusahaan 1 dan Perusahaan 2 (yang disebut sebagai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa) sudah berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau belum, maka harga penjualan tersebut dapat mengacu pada:

  • Harga penjualan dalam transaksi tanpa hubungan istimewa yang dapat dibandingkan, antara Perusahaan 1 dengan Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (yaitu Transaksi #1);
  • Harga penjualan dalam transaksi tanpa hubungan istimewa yang dapat dibandingkan, antara Perusahaan 2 dengan Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (yaitu Transaksi #2);
  • Harga penjualan dalam transaksi tanpa hubungan istimewa yang dapat dibandingkan, antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa A dan B (yaitu transaksi #3).

Transaksi #1 dan #2 dikenal sebagai Data Pembanding Internal, dan Transaksi #3 sebagai Data Pembanding Eksternal.

  • Metode penentuan harga transfer yang wajar (TPG bab II: Transfer Pricing Methods, atau Pasal 11 ayat (2) PER-32/PJ/2011)

Metode Transaksi Tradisional (traditional transactional methods) yang terdiri dari:

  • Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price Method/CUP Method);
  • Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method);
  • Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method).

Metode Laba Transaksional (Transactional Profit Methods), yang terdiri dari:

  • Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method);
  • Metode Pembagian Laba Transaksional (Transactional Profit Split Method).

Perbedaan kondisi tersebut tentunya tidak selalu terkait dengan penentuan harga, tetapi apabila dikaitkan dengan dapatnya pihak otoritas pajak “re-write” (menulis kembali) akun-akun dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, maka tentunya perbedaan kondisi yang dibicarakan di atas adalah sejauh hal tersebut memiliki implikasi terhadap penentuan laba dan utang pajak yang terkait.

Hal ini terkait secara langsung dengan isu nomor 2, di mana pada akhirnya, dari analisis kesebandingan tersebut tentunya diharapkan atau memungkinkan pihak otoritas perpajakan (dan Wajib Pajak) menentukan jumlah laba yang sudah sewajarnya terjadi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, karena penyesuaian tersebut akan selalu mengenai “kuantifikasi” dari “re-writing” akun-akun tersebut. Dalam bahasa TPG, besarnya penyesuaian atas laba dan utang pajak adalah (paragraf 1.3) sangat tergantung pada dapat dikenali perbedaan yang ada dan sebesar apa perbedaan kondisi tersebut dalam kejadian yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

OECD member countries consider that an appropriate adjustment is achieved by establishing the conditions of the commercial and financial relations that they would expect to find between independent enterprises in comparable transactions under comparable circumstances.

Penggunaan kata “re-writing” akun-akun perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam TPG mengindikasikan bahwa penyesuaian tidak selalu langsung terkait dengan laba-rugi, tapi bisa secara tidak langsung. Misalnya, terkait pinjaman dari entitas induk yang diperlakukan sebagai semacam uang muka setoran modal untuk tujuan perpajakan, sehingga dengan demikian, pembayaran bunga yang dilakukan oleh entitas anak ke entitas induk diperlakukan sebagai dividen dan bukan sebagai beban bunga sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak entitas anak.

Namun, dapat dipertanyakan apakah hal ini termasuk dalam isu transfer pricing? Hal ini secara khusus disinggung oleh Komentari Artikel 9 OECD Tax Convention paragraf 3 (hal. 181), di mana sebagaimana didiskusikan oleh Committee on Fiscal Affairs’s Report on Thin Capitalization , terdapat kaitan antara Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan aturan perpajakan nasional/domestik atas “thin capitalization” yang tentunya terkait juga dengan Artikel 9 OECD Tax Convention dan transfer pricing. Lebih lanjut disebutkan dalam OECD Tax Convention (hal. 181):

  • Artikel 9 tidak dimaksudkan untuk menghalangi penerapan aturan perpajakan nasional atas “thin capitalization” sepanjang dampaknya adalah mengakibatkan laba dari pihak debitur adalah sejumlah laba yang diakui sesuai dengan laba yang akan terjadi dalam situasi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
  • Artikel 9 relevan tidak hanya dalam hal menentukan apakah tingkat suku bunga dalam suatu perjanjian pinjaman adalah berdasarkan tingkat bunga pasar, namun juga apakah pokok pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai suatu pinjaman (loan) atau seharusnya diperlakukan sebagai semacam pembayaran/kontribusi modal saham (contribution to equity capital).
  • Penerapan aturan perpajakan atas “thin capitalization” tidak semata-mata bermaksud untuk menaikkan penghasilan kena pajak Wajib Pajak dalam negeri melebihi laba yang tercipta berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan prinsip inilah yang seharusnya digunakan untuk menerapkan ketentuan P3B.

Diskusi atas koreksi/penyesuaian atas laba Wajib Pajak dan mempertimbangkan bahwa transaksi yang ada menyangkut transaksi lintas negara, maka ada kemungkinan terjadi pemajakan ganda (Artikel 9 paragraf 2 OECD Tax Convention (hal. 28)). Sebagai contoh, PT ABC di Indonesia (dengan posisi penghasilan kena pajak positif) berdasarkan perjanjian royalti diwajibkan membayar royalti sebesar 5% (dihitung dari jumlah penjualan) ke CDE Pte. Ltd di Singapura. Dalam pemeriksaan pajak, tarif royalti yang diakui oleh pihak fiskus, adalah sebesar 1%, sehingga utang PPh badan PT ABC meningkat.

Dari contoh ini, pihak CDE Pte. Ltd. di Singapura telah melaporkan pendapatannya menggunakan tarif royalti yang diterimanya sebesar 5%, padahal tarif royalti yang diakui oleh pihak fiskus di Indonesia hanya 1%. Di sini, tampak terjadi pemajakan ganda, karena secara logika, pihak CDE Pte. Ltd. dimungkinkan untuk melaporkan revisi atas pendapatan royaltinya dengan menggunakan tarif 1% dan bukan 5%.

Namun yang menarik dalam paragraf 6 dari Komentari Artikel 9 OECD Tax Convention (hal. 182), disebutkan bahwa:It should be noted, however, that an adjustment is not automatically to be made in State B simply because the profits in State A have been increased; the adjustment is due only if State B considers that the figure of adjusted profits correctly reflects what the profits would have been if the transactionshad been at arm’s length………State B is therefore committed to make an adjustment of the profits of the affiliated company only if it considers that the adjustment made in State A is justified both in principle and as regards the amount.

Jadi, CDE Pte. Ltd. di Singapura tidak serta merta melakukan koreksi atas pelaporan pendapatan royaltinya, namun masih perlu melakukan telaah untuk memastikan apakah tarif royalti 1% yang diakui oleh fiskus PT ABC di Indonesia sudah mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kalau hasil telaah menunjukkan bahwa tarif royalti 1% tidak berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, belum tentu CDE Pte. Ltd. perlu melakukan koreksi atas pelaporan pendapatan royaltinya.

Paragraf 7 Komentari Artikel 9 OECD Tax Convention (hal. 182) mengakui bahwa tidak terdapat metode yang disebutkan mengenai bagaimana penyesuaian laba perlu dilakukan oleh CDE Pte. Ltd di Singapura dalam hal tarif royalti 1% (yang diakui oleh pihak fiskus di Indonesia) akhirnya memang disimpulkan sebagai tarif royalti berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Para negara anggota OECD menggunakan metode-metode yang berbeda-beda dan negara-negara yang memiliki P3B diberikan keleluasaan untuk menyetujuinya secara bilateral terkait aturan khusus yang dapat ditambahkan ke dalam P3B mereka.

Sukarnen Suwanto adalah pendiri Futurum Corporate Finance Advisory, yang mengembangkan jasa analisa valuasi untuk transaksi transfer pricing. Penulis buku “Ventura Bersama (Joint Venture)” dan juga sedang menyelesaikan draft buku “Aset Tak Berwujud dalam Analisa Transfer Pricing”.

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (Condensed Version), 22 Juli 2010, halaman 27 dan 28. Dapat diunduh dari http://www.oecd.org/document/37/0,3746,en_2649_33747_1913957_1_1_1_1,00.html.

Transfer Pricing Guidelines menggunakan istilah associated enterprises dan bukan related parties.

Isi PSAK No. 7 (revisi 2010) sudah mengadopsi International Accounting Standard 24 (2009): Related Party Disclosures.

Kekhususan dari adanya hubungan istimewa tersebut juga diakui dalam PSAK 7 (revisi 2010) terkait tujuan pengungkapan pihak-pihak berelasi, walaupun hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik (feature) normal dari perdagangan dan bisnis (paragraf 05). Namun karena kegiatan bisnis mereka dilaksanakan melalui entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi, disimpulkan oleh para akuntan bahwa entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investee melalui pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan (paragraf 05), di mana suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi tersebut dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi dan posisi keuangan entitas. Pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi di mana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Misalnya, entitas yang menjual barang kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak menjual dengan persyaratan tersebut kepada pelanggan lain. Selain itu, transaksi antara pihak-pihak berelasi mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama, seperti dengan pihak-pihak yang tidak berelasi (paragraf 06).

OECD Tax Convention tidak memberikan definisi atau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pihak-pihak dalam pengendalian bersama. Apabila mengacu ke PSAK No. 38 (revisi 2004) tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali paragraf 06 disebutkan bahwa entitas sepengendali (under common control) adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Namun, belum jelas apakah definisi PSAK No. 38 (revisi 2004) dapat diterima dalam konteks transfer pricing, walaupun bisa jadi diterapkan terkait dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) paragraf terakhir UU KUP dimana disebutkan bahwa:

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Lihat ilustrasi dalam “Tricky Tax: Transfer Pricing”, dapat diunduh dari

http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Tricky_Tax.pdf.

PER-43/PJ/2010 dan perubahannya PER-32/PJ/2011 menggunakan istilah Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagai terjemahan prinsip Arm’s Length.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, tertanggal 6 September 2010

OECD. Transfer Pricing and Intangibles: Scope of the OECD Project. 25 Januari 2011.Halaman 5 paragraf 22.

Lihat INTM460140 – Transfer Pricing: a Practical Guide to Enquiries – Introduction: What is Transfer Pricing? Dari http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm460140.htm.

Konsep yang sama digunakan untuk mengelaborasi lebih lanjut revisi atas Bab VI TGP “Special Considerations for Intangible Property” sebagaimana tertuang dalam “Discussion Draft: Revision of the Special Considerations for Intangibles in Chapter VI of the OECD Transfer Pricing Guidelines and Related Provisions” terbitan OECD pada pertengahan tahun 2012. Dapat diunduh dari www.oecd.org/dataoecd/39/61/50526258.pdf.

Pembaca yang tertarik mengenai prinsip arm’s length dan penerapannya dapat membaca lebih lanjut “Transfer Pricing and Other Provisions to Check Avoidance of Tax” terbitan The Institute of Chartered Accountants of India. Dapat diunduh dari http://220.227.161.86/18892sm_dtl_finalnew_cp16.pdf.

Pembaca yang berminat dapat membaca tulisan Eric J. Bartelsman dan Roel M. W.J. Beetsma.Why Pay More? Corporate Tax Avoidance through Transfer Pricing in OECD Countries. Desember 2001. Dapat diunduh dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=258937.

Di samping itu, di website Bloomberg dan The Guardian dapat ditemukan cerita-cerita bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional berhasil dalam meminimumkan pajak dalam negara-negara di mana mereka melakukan kegiatan usaha.

Komentari Artikel 9 paragraf 1 OECD Tax Convention (hal. 181) menggunakan kalimat “normal open market commercial terms (on an arm’s length basis)” –walaupun dalam catatan penulis, tanpa penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut, memberikan interpretasi yang terlalu luas.

Anthony, Robert N. dan Vijay Govindaran. Management Control Systems. New York: McGraw-Hill, 2003. Edisi ke-11. Hal. 757. Faktor lainnya adalah peraturan pemerintah, tarif impor atau ekspor, kontrol mata uang, akumulasi dana dalam suatu negara tertentu, pembentukan ventura bersama (joint ventures).

Working Draft. Chapter 5: Transfer Pricing Methods. Hal. 8. Suatu tulisan yang dibuat oleh Anggota the UN Tax Committee’s Subcommittee on Practial Transfer Pricing Issues. Diunduh dari http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011_TP/TP_Chapter5_Methods.pdf.

“Thin Capitalization” diadopsi oleh the Council of the OECD pada tanggal 26 November 1986 dan direproduksi dalam Volume II dari versi penuh OECD Tax Convention pada halaman R(4)-1.

Thin Capitalization”secara umum dapat dipahami merujuk ke struktur permodalan suatu perusahaan yang dicirikan oleh perbandingan antara komponen utang dengan ekuitas yang tinggi. OECD juga menggunakan istilah “hidden equity capitalization” atau “shareholder debt financing” terkait dengan “thin capitalization” ini (OECD (1987) “Thin Capitalization” (hal. 7) sebagaimana dimuat dalam OECD (ed.) Issues in International Taxation No. 2. OECD Publications: Paris. Hal. 7-36. Diunduh dari http://www.oecd.org/dataoecd/42/20/42649592.pdf.

D.H. Pai Panandiker (President of RPG Foundation) menyebutkan bahwa terdapatnya ketentuan pajak domestik terkait “thin capitalization” adalah untuk mencegah perusahaan-perusahaan dari penggunaan pinjaman secara berlebih-lebihan guna memperoleh pengurangan atas hutang pajak mereka [melalui pembebanan bunga]. Dikutip dari http://in.reuters.com/article/2010/06/07/idINIndia-49097020100607 berjudul Thin Capitalization for Tax Avoidance.

Menarik juga untuk dibaca report Ernst & Young LLP berjudul “Thin Capitalization Regimes in Selected Countries”yang merupakan suatu report yang dipersiapkan untuk the Advisory Panel on Canada’s System of International Taxation. Mei 2008. Diunduh dari

http://www.apcsit-gcrcfi.ca/06/rr-re/RR6%20-%20Ernst%20&%20Young%20-%20en%20-%20final%20-%20090617.pdf.

Pasal 18 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penjelasan disebutkan bahwa,

“…Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat.Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung. Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan “kewajaran atau kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha yang sehat dalam dunia usaha.

Di sini, pihak otoritas perpajakan Indonesia meyakini adanya batas-batas kewajaran dalam rasio utang terhadap modal, dan apabila suatu rasio di atas batas-batas kewajaran, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai modal terselubung.

Dalam PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 tidak ditemukan bagaimana analisis kesebandingan dilakukan dalam kaitannya untuk menentukan batas-batas kewajaran antara rasio utang terhadap modal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984, angka banding antara utang dan modal adalah sebesar perbandingan 3:1, namun pada tanggal 8 Maret 1985, aturan tersebut dibekukan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 254/KMK.04/1985, dan sampai sekarang belum ada aturan yang diterbitkan lagi terkait perbandingan utang dan modal tersebut.


Graduated with cum-laude from the University of Trisakti, Faculty of Economy, Accounting major, in 1994, and the University of Indonesia, Graduate School of Management, Corporate Finance major, in 2010. Currently taking Certified Valuation Analyst (CVA) certification from International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA) based in North America. Holding Public Accountant certification since 2002, and passing the Indonesian Public Accountant Certification Examination with the highest marks (awarded Soemardjo Award in 2004 from Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik). He has vast experiences in numerous attestation and consulting services from working at Public Accounting Firm Prasetio, Utomo & Co. (Andersen), Jakarta, and secondment to Andersen Sidney office (Australia) and involved in trainings conducted in some countries; and Public Accounting Firm Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young). Hands-on experiences in operations were obtained while holding a position as a financial controller in a US-based oil service for 5 (five) years. Currently running its sole proprietorship under the name of FUTURUM CORFINAN, offering services in business and share valuation, valuation for transfer pricing analysis, intellectual property and intangible valuation, mergers & acquisitions, project financing, review on company restructuring and consolidation reporting, and trainings in International Financial Reporting Standards. Contributing articles for bi-weekly tax magazine of “Indonesian Tax Review” for topics Derivatives and Transfer Pricing. An author of books (i) “Ventura Bersama – Joint Venture: PanduanAkuntansi – PSAK 12 (Revisi 2009)/IAS 31 dan Interaksinya dengan Standar Akuntansi Lainnya ” under the publisher of Salemba Empat, and (ii) “Intangibles dalam Analisa Transfer Pricing” with a foreword by Mr. Rachmanto Surahmat – Ernst&Young Tax Partner – Indonesia (currently on editing process by PT Elex Media Komputindo). A speaker on Tax Event: Tax Seminar and Trainings 2012 held by the Faculty of Economy, University of Indonesia. Presenting topic of Intangibles in Transfer Pricing : Current Issues. Actively involved in the discussion of company valuation under Business Valuation and Advisory Network at LinkedIn. His interests are in corporate finance, valuation, capital budgeting, transfer pricing and financial reporting. He really enjoys swimming, biking, and writing

One Response to “Transfer Pricing: Suatu Pemahaman Awal”

  1. Emory
    12 February 2013 at 11:57 am #

    Really liked what you had to say in your post, Transfer Pricing: Suatu Pemahaman Awal | Futurum Corfinan, thanks for the good read!
    — Emory

    http://www.terrazoa.com

    Reply

Leave a Reply